Oleh : Aghniarie (Penulis)
Utang menjadi hal yang lumrah di sistem demokrasi kapitalis. Tak hanya kran utang biasa yang mengalir namun utang berbunga, yang dalam syariat disebut riba, keharamannya sudah jelas dalam kitab suci Al quran. Dalam sarah hadis pun telah banyak dijelaskan tentang dicabutnya keberkahan dan ditimpakannya murka Allah pada wilayah yang banyak melakukan riba, naudzubillah.
Nahasnya, pembangunan negeri-negeri muslim termasuk negeri ini tidak lepas dari utang riba, baik pada bank swasta dalam negeri maupun internasional.
Menurut laman cnbcindonesiaan, 5/1/2022, menjelaskan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2022 diprediksi tetap mengalami defisit hingga Rp 868 triliun atau 4,85% dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini akan menjadi tambahan utang sedangkan nominal utang Indonesia yang saat ini saja sudah mencapai Rp. 6000 triliun.
Tak hanya itu saat ini pun memanas pembahasan sektor-sektor BUMN pun tak lepas dari jeratan riba, salah satunya adalah Bulog.
Budi Waseso, sebagai Direktur Utama Perum Bulog menjelaskan, total utang pokok miliki Bulog saat ini adalah Rp 13 triliun. Utang itu digunakan untuk belanja penyediaan Cadangan Beras Pemerintah (CBP) sebesar 1 juta ton. Bahkan Buwas, sapaan akrab direktur Bulog ini menambahkan, semakin lama utang tidak terbayar ke bank oleh Bulog, maka bunga yang ditanggung semakin banyak. (kumparanbisnis, 29/12/2021)
Sugiyono Madelan, Peneliti INDEF, menjelaskan alasan pemerintah belum membayar utang sampai sekarang. Karena menurutnya, berkaitan dengan masalah likuiditas keuangan negara, yaitu saat penetapan anggaran yang defisitnya semakin besar saat periode pandemi. Sugiono menyarankan permasalahan APBN yang sudah semakin kronis agar segera diperbaiki. Termasuk di dalamnya kebijakan utang BUMN dan pemerintah, serta penjualan Surat Utang Negara (SUN).
Permasalahan Bulog Bertumpuk
Tidak hanya bermasalah dalam anggaran yang defisit saja sehingga memicu utang riba yang menggunung. Bulog pun dihadapkan pada permasalahan lain yang bertumpuk seperti beras di gudang tidak terdistribusi dengan baik mengakibatkan penumpukan beras di gudang sampai terjadi penurunan kualitas. Bahkan sering ditemui beras yang sudah tidak layak konsumsi masih tersimpan di gudang. Padahal masih banyak masyarakat yang desulitan dalam memenuhi kebutuhan pokoknya, termasuk membeli beras. Sungguh ironis.
Tidak hanya itu, pemerintah sering kali mengambil kebijakan impor tanpa perhitungan, bahkan mengimpor beras saat panen raya. Akibatnya hasil panen rakyat selain harga menjadi anjlok juga tidak terserap dengan baik hingga stok menumpuk di gudang. Kebijakan impor ini sangat merugikan petani, namun pemerintah masih tetap melakukan kebijakan tersebut.
Akibatnya bulog sebagai penjamin pangan semakin tergerus. Bahkan untuk menutupi kerugian PSO (Public Service Obligation) fokus bulog malah pada memperbesar bisnis komersial dengan menggandeng ecommerce, seperti shoope dan lainnya untuk membuat pangan, yang nyatanya tidak mampu menyelesaikan masalah dan tidak mampu melayani kebutuhan rakyat dalam hal pangan seperti penyaluran beras.
Gonjang-ganjing tekanan asing semakin nyata nampak, terutama pada kebijakan perdagangan internasional. Mulai dari penetapan harga pangan hingga campur tangan WTO menjadikan negara-negara berkembang tidak bisa mandiri dan hilang kedaulatannya. Inilah masalah sentral yang tidak akan selesai hanya dengan pembenahan manajemen.
Ideologi Kapitalis Berasas Lemah dan Salah
Bulog berasaskan ideologi kapitalis searah dengan rezim yang berkuasa. Landasannya adalah sekularisme, yaitu tidak mau diatur oleh pencipta dalam mengurus negara dan rakyat. Sehingga semua aturan yang ada berasal dari akal pikiran manusia. Akal yang lemah dan terbatas, yang melahirkan sistem ekonomi dan politik yang cacat bawaan. Wajar akhirnya tidak mampu memberi solusi atas permasalahan yang dihadapi manusia.
Negara yang mengemban sistem ekonomi kapitalis hanya berperan sebagai fasilitator untuk mempertemukan korporasi dengan rakyat. Korporasi sebagai penyedia barang dan jasa serta penyedia kebutuhan rakyat lainnya sedangkan rakyat membutuhkan berbagai barang dan pelayanan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Negara yang berada di tengah keduanya adalah wasit, wasit yang berat sebelah, lebih mementingkan korporasi ketimbang rakyat. Jadi kesejahteraan mustahil berpihak kepada rakyat, karena hati penguasa lebih condong kepada para pengusaha terlebih jika mereka menjadi penyokong saat pemilu. Maka saatnya membalas jasa dengan memenuhi semua keinginan korporasi dan noktah perjanjiannya.
Dalam teknis perdagangan internasional, sistem ekonomi kapitalis menekan negara-negara berkembang untuk melakukan impor. Negara berkembang hanya dijadikan pasar secara paksa atas kelebihan produksi negara makmur. Selain dimanfaatkan sebagai pasar, negara berkembang juga dijadikan tempat mengeksploitasi Sumber Daya Alam (SDA) bahkan Sumber Daya Manusianya pun dieksploitasi menjadi buruh berbayar murah. Buktinya adalah berbagai perusahaan yang bercokol di negara-negara berkembang perhitungannya bukan untuk menyejahterakan.
Islam Penjamin Pangan Sejati
Sistem ekonomi Islam sangat berbeda baik secara akidah, aturan hingga pelaksanaanya bahkan implikasi dari diterapkannya. Terkait akidah atau asas yang melandasinya dalam ekonomi Islam adalah akidah Islam, maka aturan yang terlahir darinya adalah aturan yang berasal dari wahyu Allah Swt. Syariat Islam akan membimbing manusia dalam menyusun kebijakannya. Kedaulatan berada di tangan syariat bukan berdasar akal manusia yang serba kurang dan lemah. Inilah perbedaan mendasarnya, sehingga berbeda pula dalam solusi yang ditawarkannya. Aturan Islam mampu memberi solusi atas seluruh permasalahan kehidupan. Sedangkan aturan kapitalisme hanya mampu membuat permasalahan semakin pelik dan kusut.
Islam tidak akan menjadikan negara hanya sebatas fasilitator, namun sebagai pengurus dan pelindung rakyat. Negaralah yang berkewajiban menjamin kesejahteraan pangan bukan swasta. Dalam dekapan Islam, bulog akan difokuskan untuk penyaluran pangan ke seluruh masyarakat, dengan tujuan agar tidak ada satupun rakyat yang kelaparan. Bukan fokus pada bisnis apapun.
APBN negara yang dalam Islam di kenal dengan Istilah Baitulmal. Baitulmal akan menyediakan beras yang bagus dan berkualitas untuk seluruh rakyat. Bulog dalam negara Islam tidak perlu berutang, apalagi memakai riba.
Birokrasi dalam Islam yang berfokus pada kemaslahatan rakyat, akan mampu mengurai masalah penumpukan beras di gudang bulog. Kepemimpinan yang terpusat dan administrasi yang desentral membuat cepat dan mudah proses penyalurannya.
Dalam perdagangan internasional. Perjanjian dua atau banyak negara bahkan dalam politik luar negeri. Negara tidak diperbolehkan bekerja sama dengan negara yang memusuhi Islam dan umatnya juga tidak akan mengadakan perjanjian dagang. Inilah yang membuat negara memiliki daulat penuh atas kebijakannya, bebas dari setiran para cukong.
Maka, untuk menyelesaikan masalah Bulog dan segudang utangnya. Hanya bisa diselesaikan dengan sistem ekonomi Islam. Sistem ekonomi ini hanya bisa dijalankan jika negara menerapkan politik Islam.
Wallahu'alam bishshawab.
Post a Comment