Oleh: Ummu Zahra
(Ibu Rumah Tangga)
Layanan kesehatan BPJS kelas 1, 2, dan 3 yang sudah berjalan saat ini akan dihapuskan dan diganti dengan program baru yaitu kelas standar. Dimana pergantian program ini, dapat mempengaruhi iuran BPJS yang selama ini dibayarkan sesuai tingkatan kelas menjadi sesuai besaran gaji yang diterima oleh rakyat. Dimana rakyat yang berpenghasilan atau bergaji tinggi akan lebih besar iuran BPJS, begitu pula sebaliknya. Namun, belum ditentukan berapa jumlah iuran yang harus dibayarkan. Dan program ini baru akan dilakukan uji coba per 1 Juli 2022 di beberapa rumah sakit saja. (ayobandung.com, 26/06/2022).
BPJS yang merupakan layanan kesehatan berbasis gotong royong yang dibebankan kepada rakyat, hasilnya akan digunakan untuk memfasilitasi layanan kesehatan. Namun, dengan program tingkatan kelas yang sebelumnya berjalan, masih banyak masyarakat yang mengeluhkan mahalnya iuran BPJS sehingga direvisi menjadi kelas standar. Lantas, akankah dengan program baru tersebut dapat memberikan keringanan masyarakat terhadap layanan kesehatan?
Layanan kesehatan adalah tugas utama dan tanggung jawab seorang pemimpin dalam mengurusi urusan rakyat, seharusnya bisa dijangkau oleh rakyat dengan harga murah bahkan gratis. Layanan kesehatan sebaiknya dikelola langsung oleh pemerintahan tanpa perantara, apalagi diserahkan kepada korporasi atau pemilik modal yang dimana mereka akan selalu mencari celah untuk mengambil keuntungan disetiap program-program yang sedang dijalankan.
Dalam sistem demokrasi saat ini, pemerintah hanya mengandalkan pajak dan hutang sebagai pemasukan kas negaranya. Segala revisi dalam membuat undang-undang ataupun peraturan baru, tidak melulu menunggu persetujuan dari rakyat, bahkan selalu bertentangan dengan keinginan rakyat. Bukankah ini sebuah pemaksaan? Terlebih lagi, suara rakyat tak pernah didengar dan diharuskan mematuhi peraturan yang sudah berlaku. Bila tidak, masyarakat akan dipersulit dalam segala urusan administrasi dan juga akan dikenakan sanksi.
Beda halnya dengan sistem pemerintahan Islam. Peraturan hidupnya diserahkan secara menyeluruh kepada Sang pembuat hukum yang sebenarnya yaitu Allah Swt. Karena kedaulatan hanyalah milik Allah bukan di tangan rakyat. Pemimpin dan rakyat tidaklah wajib membuat aturan atau hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang ada, karena Allah dan Rasulnya telah memberi solusi atas permasalahan umat melalui Al-Quran dan As-Sunnah.
Dalam Islam, layanan kesehatan adalah kebutuhan dasar publik yang ditanggung oleh negara, negara tidak akan mengkomersilkan layanan kesehatan kepada masyarakat, bahkan akan memberikan layanan kesehatan terbaik dan gratis. Dengan sistem keuangan Baitul mal yang memiliki 3 pos untuk pemasukan kas negaranya, yaitu;
1. Pos kepemilikan negara, pos ini berasal dari harta milik negara berupa; harta rampasan perang, pajak tanah non muslim, bea cukai atau usyur, harta milik umum yang dilindungi oleh negara, harta haram milik penjabat atau pegawai negara, harta yang terpendam atau harta karun, harta orang yang tidak mempunyai ahli waris, dan harta orang murtad.
2. Pos kepemilikan umum, pos ini berasal dari harta SDA yang dikelola secara mandiri oleh negara seperti, pertambangan, minyak bumi, emas dan perak.
3. Pos zakat, pos ini berasal dari zakat umat muslim baik berupa zakat fitrah, zakat mal, infaq, dan juga wakaf.
Begitulah cara pemerintahan Islam mengisi kas negaranya, sangat lengkap dan terperinci, bahkan lebih dari cukup untuk membiayai layanan kesehatan yang terbaik dan gratis. Banyak sejarah mecatat betapa indahnya pelayanan kesehatan pada masa pemerintahan Islam, sehingga banyak pelancong datang berkunjung ke rumah sakit sekedar mencicipi fasilitasnya, seperti; perpustakaan, laboratorium, dapur, taman, danau, ruang pertemuan, pemandian, hingga rumah obat atau farmasi.
Rumah sakit dalam Islam tidak hanya berada di kota-kota besar, bahkan ada rumah sakit keliling yang akan menyelusuri pelosok negeri untuk memberikan layanan kesehatan bagi masyarakat yang tinggal di pedalaman, lengkap beserta alat-alat medis dan dokter. Pemerintah senantiasa berupaya memberikan layanan kesehatan terbaik untuk semua kalangan masyarakat tanpa diskriminatif. Begitulah cara pemerintahan Islam membiayai layanan kesehatan dan memberikan fasilitas terbaik untuk rakyatnya.
Wallahualam bishshawab
Post a Comment