Memperkokoh Kedaulatan Negara

Oleh : SW. Retnani S.Pd.

Pendidik Generasi dan Aktivis Dakwah 

Setiap negara pasti mendambakan perdamaian, kedaulatan, kesejahteraan dan keamanan. Mampu memperkokoh independensi negara di tengah rivalitas kekuatan besar dan pastinya ingin menjadi negara kuat, maju serta menjadi negara mercusuar dunia.

Sayangnya cita-cita luhur tersebut tidak dilandasi dengan aturan Sang Khalik, Allah Azza wa Jalla. Usaha yang ditempuh pun dilandasi pada kepentingan-kepentingan serakah dan tamak.

Beberapa bangsa-bangsa di dunia membentuk organisasi-organisasi yang dapat menciptakan serta merealisasikan kepentingan dan tujuan mereka.

Diantaranya adalah PBB (Perserikatan Bangsa-Bangsa), ASEAN (Asosiation of Southeast Asian Nations), APEC (Asia Pacific Economic Corporation), OPEC (Organization of Petroleum Eksporting Countries), NATO, Liga Arab, OKI, WTO, IMF dll.

Bahkan Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam pun tak mau ketinggalan bergabung dengan organisasi-organisasi itu.

Hal ini sebagaimana dikutip dari nasional.kompas.com bahwa presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi membuka keketuaan Indonesia di asosiasi negara-negara Asia tenggara (ASEAN) 2023.

"Dan dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim pagi ini saya nyatakan Kick Off keketuaan ASEAN Indonesia 2023 dimulai", kata Presiden Jokowi di bundaran Hotel Indonesia, Jakarta. Minggu,( 29 /11 /2023).

Indonesia dan negeri-negeri Muslim lainnya masih meyakini adanya manfaat bergabung dalam keorganisasian yang berpayungkan sistem kapitalis. Padahal sejatinya organisasi-organisasi tersebut hanyalah perpanjangan tangan negara kuat yang akan memperdaya negara lemah termasuk negeri-negeri kaum muslim. Mengeruk seluruh sumber daya alamnya dan menancapkan paham-paham ideologisnya. Apalagi dengan kebijakan politik luar negeri Indonesia yang bebas, aktif dan kebijakan masing-masing negara. Seringkali berorientasi pada adanya investasi serta kerjasama perdagangan.

Rela mengesampingkan aspek pertahanan dan keamanan negara. Lebih parahnya lagi, negara-negara yang tergabung dalam ASEAN seringkali tidak mampu mencapai kata sepakat atas persoalan tertentu. Misalnya, masalah kudeta militer di Myanmar juga masalah perebutan wilayah. Dikutip dari kompas.com bahwa salah satu contoh permasalahan politik yang pernah terjadi di negara ASEAN adalah perebutan wilayah. Masalah ini pernah terjadi antara Indonesia dan Malaysia. Saat itu Malaysia mengklaim pulau Sipadan dan pulau Ligitan sebagai bagian dari wilayahnya. Akhirnya ditetapkan sebagai wilayah Malaysia oleh mahkamah internasional. Inilah beberapa contoh fakta keburukan dan kelemahan sistem kapitalis - demokrasi. Sangat jauh berbeda dengan sistem Islam.

Aturan yang berasal dari Sang Maha Pencipta, Allah SWT. Sistem Islam mengharuskan negara memiliki pertahanan keamanan yang kuat, memiliki kemandirian dalam perekonomian dan tentunya negara wajib memiliki kedaulatan penuh dari dalam dan luar negeri. Sistem Islam mengatur seluruh kehidupan individu, masyarakat dan negara. Termasuk dalam prinsip kerjasama antar negara, baik bilateral maupun multilateral.

Kerjasama negara-negara dibolehkan selama tidak membahayakan kepentingan apalagi kedaulatan negara. Dan sistem Islam sudah menentukan syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam menjalin hubungan luar negeri Dengan sistem Islam kedaulatan negara akan terjaga kokoh. Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya:

"Allah sekali-kali tidak akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk memusnahkan orang-orang beriman" (QS. An-nisa : 141).

Dengan penerapan syariat Islam secara kaffah, kaum muslim terpacu menjadi pribadi kuat- tidak lemah. Menjadi negara unggul, bukan pembebek, pengikut negara barat. Apalagi pelayan kaum kafir, naudzubillah. Negara juga wajib memiliki integritas tinggi. Seperti perintah Allah SWT yang artinya :

"Janganlah kamu lemah dan meminta damai, padahal kamulah yang di atas". (QS. Muhammad : 35).

Dengan demikian penerapan hukum-hukum Sang Maha Pencipta yang akan mampu memperkokoh kedaulatan negara kita. 

Wallahua'lam bish showab.