 Oleh : Ummu Utsman |
(Aktivis Muslimah)
Indonesia, sebagai negara berkembang dengan kekayaan alam yang melimpah, masih menghadapi tantangan dalam meningkatkan taraf hidup masyarakatnya. Salah satu masalah utama yang dihadapi negara ini adalah kemiskinan. Kemiskinan merupakan kondisi di mana seseorang tidak mampu memenuhi kebutuhan dasar seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, pendidikan, dan kesehatan.
Tingkat kemiskinan di Indonesia terus meningkat dari tahun ke tahun, terutama selama masa pandemi saat ini. Meskipun pemerintah telah mengeluarkan berbagai kebijakan, tingkat kemiskinan tetap sulit ditekan. Menurut para ekonom, salah satu syarat penurunan tingkat kemiskinan di Indonesia adalah pengendalian inflasi. Dengan demikian, target yang telah direncanakan pemerintah untuk mencapai tingkat kemiskinan sebesar 7,5% hingga 8,5% pada tahun 2023 dapat tercapai.
Yusuf Rendy Manilet, Ekonom dari Center of Reform on Economics (Core) Indonesia, menyatakan bahwa penekanan terhadap angka inflasi menjadi salah satu syarat dalam menekan kemiskinan.
"Inflasi memiliki dampak pada perhitungan garis kemiskinan dan akhirnya akan mempengaruhi perhitungan jumlah penduduk miskin," ungkapnya kepada Kontan, Senin (16/1).
Sebelumnya, Kepala Badan Pusat Statistik (BPS), Margo Yuwono, mencatat bahwa tingkat kemiskinan nasional pada tahun 2022 mencapai 9,50%. Sedangkan persentase kemiskinan ekstrem mencapai 2,04%.
Pemerintah menargetkan penurunan tingkat kemiskinan menjadi tujuh persen pada tahun 2024 mendatang. Selain itu, target juga ditetapkan untuk mengurangi kemiskinan ekstrem menjadi nol persen pada tahun yang sama.
Namun, apakah mungkin menurunkan tingkat kemiskinan jika sistem yang diterapkan masih jauh dari harapan? Misalnya, hampir seluruh industri di negeri ini cenderung mendukung para oligarki, sehingga rakyat hanya bisa pasrah dengan pendapatan yang jauh dari harapan. Hal yang sama terjadi dengan PT Freeport di Papua yang sebagian besar dikelola oleh para oligarki asing. Hal ini menunjukkan bahwa ketergantungan pada para oligarki membuat negara ini masih terintervensi oleh negara asing.
Menyelesaikan masalah kemiskinan tidak akan berhasil jika standarnya masih berdasarkan keuntungan dan kerugian semata. Sementara itu, rakyat yang seharusnya mendapatkan pemenuhan segala kebutuhannya malah diberikan berbagai masalah, seperti masalah kesehatan, pendidikan, pengangguran yang terus meningkat, ketidakstabilan harga barang pokok, pencabutan subsidi, dan beban kewajiban pajak. Hal ini menunjukkan bahwa pemerintah tidak lagi menjadi pelindung rakyat, melainkan lebih mengambil keuntungan dari rakyat.
Dalam hal ini, diperlukan standar yang bersumber dari hukum syariat untuk mengatasi masalah kemiskinan. Standar ini harus didasarkan pada aturan ilahi yang objektif dan konsisten, termasuk dalam mengukur tingkat kemiskinan.
Islam memiliki metode yang mampu menyelamatkan manusia dari jurang kemiskinan, salah satunya adalah dengan mengubah cara pengelolaan sumber daya alam. Saat ini, sebagian besar sumber daya alam dimiliki oleh individu-individu tertentu, namun perlu dialihkan kepada pengelolaan negara.
Penting untuk membedakan antara kepemilikan individu, kepemilikan umum, dan kepemilikan negara. Terutama dalam masalah kepemilikan umum seperti air, api, dan padang rumput, ini harus dikelola secara mutlak oleh negara dan hasilnya didistribusikan kepada seluruh rakyat. Negara juga harus membuka lapangan kerja sebanyak mungkin karena menjadi kewajiban bagi suami untuk memenuhi kebutuhan hidup keluarganya. Salah satu caranya adalah dengan menghidupkan kembali tanah yang telah lama tidak digunakan oleh pemiliknya dan diambil alih oleh negara.
Selain itu, negara juga harus menjamin stabilnya harga bahan pokok dengan melakukan inspeksi mendadak di pasar untuk mengidentifikasi pedagang yang menimbun barang dan berbuat curang. Sanksi yang tegas harus diberikan kepada pelaku kejahatan tersebut. Dengan landasan hukum yang sesuai dengan hukum syariah, penyelesaian masalah apa pun dapat lebih mudah tercapai.
Dalam rangka mengentaskan kemiskinan, diperlukan upaya yang terpadu dan berkelanjutan dari pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta. Pemerintah harus mengambil langkah-langkah konkret untuk merombak sistem ekonomi yang tidak adil dan memberdayakan masyarakat. Masyarakat juga perlu terlibat aktif dalam mengatasi kemiskinan dengan saling membantu dan mengembangkan potensi ekonomi lokal.
Selain itu, sektor swasta memiliki peran penting dalam menciptakan lapangan kerja dan mengembangkan usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) sebagai sumber mata pencaharian yang berkelanjutan bagi masyarakat. Dukungan kebijakan dan pendanaan yang tepat harus diberikan untuk mendorong pertumbuhan sektor UMKM.
Dengan sinergi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, serta mengacu pada prinsip-prinsip hukum syariah yang adil dan berkeadilan, Indonesia memiliki potensi besar untuk mengentaskan kemiskinan dan meningkatkan kualitas hidup masyarakatnya. Dalam menjalankan tugas ini, penting untuk selalu mengingat bahwa upaya ini adalah bentuk ibadah kepada Allah dan merupakan tanggung jawab bersama untuk mencapai keadilan sosial dan kesejahteraan bagi seluruh rakyat Indonesia.
Wallahu a'lam bishowwab.
Post a Comment