Oleh Rita Handayani
Opinion Maker dan Pemerhati Publik
Siap-siap sedih, Indonesia akan diserbu ayam impor dari Brasil. Demikianlah, tagar berita yang banyak berseliweran. Permasalahan, Indonesia akan dikepung impor ayam dari Brasil ini memang sedang menjadi sorotan. Pemerintah Indonesia pun sedang berupaya keras untuk berkonsultasi kepada WTO (Badan Perdagangan Dunia) agar impor ayam dari Brasil tidak masuk ke dalam negeri. Karena, produksi ayam boiler dan petelur lokal telah mencapai swasembada bahkan surplus.
Namun, pemerintah Indonesia meyakini tidak bisa dielakkan, serbuan daging ayam impor tetap akan masuk ke dalam negeri dan itu hanya tinggal menunggu waktu. Hal tersebut terjadi karena kekalahan Indonesia dalam gugatan Brasil di WTO.
Pasalnya, WTO telah memenangkan Brasil atas gugatannya kepada Indonesia pada 2014 lalu. Dalam gugatan tersebut, Brasil mengeluhkan kalau Indonesia telah menerapkan aturan tak tertulis yang dianggap menghambat impor ayam Brasil ke Indonesia sejak 2009 silam. (CNNIndonesia, 24/4/2021)
Jelas ini akan sangat berdampak negatif terutama bagi kestabilan pengusaha perunggasan di dalam negeri. Impor ayam Brasil yang akan menghujani Indonesia akan mengakibatkan persaingan pasar. Masalahnya harga ayam impor dipastikan akan lebih rendah daripada harga ayam lokal. Sedangkan di sisi yang sama masalah harga pakan ayam sendiri di dalam negeri masih tergolong mahal. Tentu ini akan menyulitkan pengusaha ayam lokal terutama skala kecil, dan yang tidak bisa bersaing harga akan kolaps dan gulung tikar.
Padahal tanpa adanya serbuan impor ayam dari luar negeri saja, kehidupan para peternak sudah mengalami kesulitan akibat segala jenis permasalahan yang dihadapi tidak mendapatkan solusi tuntas dari negara.
Meskipun, pemerintah banyak memberikan saran agar peternak bisa menekan harga ayam dengan cara mengefisienkan harga pakan ternak. Namun, tentu saja hal tersebut tidak akan bisa berjalan tanpa adanya campur tangan dari negara
Sebagaimana yang disampaikan oleh Wakil Sekretaris Jenderal I Perhimpunan Insan Perunggasan Rakyat (Pinsar) Muhlis Wahyudi. Bahwa, agar produksi hasil peternakan efisien itu sangat dibutuhkan intervensi negara terutama yang berkaitan dengan intervensi untuk menurunkan biaya pakan yang biaya produksinya mencapai 60 persen.
Negara memang tidak mampu untuk melindungi kesejahteraan rakyatnya. Di sisi lain negara telah terjebak dalam strategi perang para kapitalis.
Pasar Bebas Jebakan Kapitalis
Pasar bebas luar negeri adalah salah satu trik busuk dari para kapital untuk mengendalikan pangsa pasar negara-negara berkembang. Yang mana, negara-negara berkembang seperti Indonesia ini adalah target pasar mereka, menjadi konsumen yang wajib membeli produk dari para kapital, meski sebenarnya negara dan rakyatnya tidak membutuhkan produk tersebut.
Ketika Indonesia telah masuk jeratan pasar bebas dunia. Indonesia pun takluk oleh keputusan badan dunia seperti WTO ini. Harusnya Indonesia lebih punya kendali atas produk apa saja yang harus impor dan apa saja yang tidak perlu impor sesuai dengan kebutuhan dalam negerinya. Bukan berdasarkan tekanan dari negara eksportir.
Namun demikianlah keniscayaan yang harus terjadi. Sebagai konsekuensi negara pengekor sistem kapitalis-demokrasi. Jika Indonesia menyeringai dan kekeh dengan prinsipnya untuk tetap tidak akan membuka pintu impor ayam tersebut. Bisa dipastikan akan terjadi pemboikotan perdagangan, dan Indonesia dengan sistemnya saat tidak akan mampu melawan balik pemboikotan tersebut. Ataupun melawan dalam perang impor ayam dan perdagangan pasar dunia.
Menjadi Negara Kuat, dengan Syariat
Islam sebagai sebuah aturan kehidupan, telah sempurna syariatnya untuk bisa diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Negara yang menerapkannya mendapatkan jaminan dari Allah Swt akan hidup berlimpah kesejahteraan.
"Dan sekiranya penduduk negeri beriman dan bertakwa, pasti Kami akan melimpahkan kepada mereka berkah dari langit dan bumi." (QS. Al-A'raf [7]: 96)
Selain itu praktik syariat Islam oleh negara akan membentuk negara yang berdaulat dan kuat, tidak mudah diintervensi asing dan tidak bisa dikendalikan oleh pihak manapun sekalipun organisasi dunia sekaliber WTO (World Trade Organization).
Negara bersyariat Islam juga akan menjadi negara yang mandiri yang sejalan dengan visi misi kehidupan dalam Islam. Dalam syariatnya Islam mengatur terkait hubungan luar negeri hingga urusan perdagangan antar negara.
Wajib bagi negara untuk memperhatikan dengan siapa dia bekerjasama. Negara kafir harbi yakni kafir yang memusuhi Islam dan kaum muslimin, haram negara bekerjasama dengannya. Sedangkan negara kafir yang tidak memusuhi Islam dan kaum muslim diperbolehkan negara menjalin hubungan kerjasama.
Demikian juga negara bisa membeli produk-produk impor dari negara kafir yang tidak memusuhi Islam dan kaum muslimin, sesuai dengan kebutuhannya. Dan negara akan tegas menolak produk impor masuk ke negerinya, jika memang negerinya tidak membutuhkannya. Dan itu hanya mampu dilakukan oleh negara yang berdikari yang ditopang oleh syariat Islam.
Selain itu negara bersyariat Islam akan menjadikan sektor perunggasan menjadi bagian dari tanggungjawabnya. Sebagai pemenuhan sabda Nabi saw. "Seorang imam adalah pemimpin dan akan dimintai pertanggungjawabannya." (HR. Bukhari: 4789)
Sehingga segala kebutuhan fasilitas ternak akan di penuhi oleh negara dengan sebaik-baiknya, mulai dari riset terbaik, pemberian modal terbaik, pemberian bibit dan pakan terbaik, memberikan penyuluhan mekanisme kerja ternak terbaik. Negara juga akan memberikan perlindungan dari kejahatan perdagangan yang dilakukan oleh tengkulak, kartel dan sejenisnya.
Demikianlah, peran kepemimpinan dalam negara bersyariat Islam. Negaranya menjadi negara yang kuat lagi berdaulat. Pemimpinnya adalah Khadimul ummah atau pelayan umat. Hal tersebut hanya akan terealisasi dengan menerapkan hukum Islam secara kafah.
Wallahu a'lam bishshawab.
Post a Comment