Negeri Darurat Konflik di tengah Pandemi

Oleh : Lia Haryati, S.Pd.i

(Aktifis dakwah dan pendidik)

Kita menyadari Pandemi Covid-19, telah membuat sistem kesehatan diri dan sistem perekonomian Negara tumbang. Bahkan berpengaruh pula terhadap aspek psikososial di masyarakat.

Fakta di peroleh semakin  tingginya tingkat permasalah Negeri, di mulai dari banyaknya penderita Covid-19, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM).

Kebijakan pemerintah ini lahir berdasarkan instruksi Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Tito Karnavian, Nomor 15 Tahun 2021 tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat.

Bahkan pemerintah menerapkan PPKM naik pada level-4 dari tgl 26 Juli sampai 02 Agustus 2021. Tujuannya untuk menghentikan pandemi Covid-19 yg pertama kali muncul dari Wuhan, China.

Secara tidak langsung pemerintah menganggap, bahwa kerumunan seperti di toko, pasar, masjid dan tempat ibadah di batasi. Sekolah dan lembaga pendidikan lain pun kembali melaksanakan kegiatan daring, bahkan perkatoran pun turut dilakukan secara WFH.

Tak cukup sampai disitu,  munculnya kasus kekerasan pada pasien Covid-19, dan abainya pemerintah terhadap pasien isoman yg berhujung pada kematian, bahkan maraknya konflik pada tenaga kesehatan (nakes), maupun para petugas pemakaman.

Permasalah yg muncul di atas, menggambarkan sebagian kecil dari konflik yg muncul akibat maraknya kekerasan, minimnya informasi masyarakat tentang wabah ini, dan semakin melambungnya data pasien Covid-19. Membuat keuangan rakyat kolaps, sebab makin tinggi biaya kebutuhan pokok dan sulitnya mencari nafkah, membuat stres yg semakin merebak.

Tidak sedikit masyarakat mudah tersulut emosi, bermunculan sikap individual, bahkan tidak lagi peduli pada keadaan sekitarnya. Tak heran muncul rasa saling curiga, dan sikap tak acuh lain yg membuat keadaan semakin memburuk di tengah-tengah masyarakat.

Alhasil wabah ini, yg seharusnya mampu diatasi secara bergotong royong, pada akhirnya tak terkontrol. Tidak sedikit masyarakat yg mengambil keputusan sendiri-sendiri, sehingga wabah semakin sulit untuk diatasi.

Belum lagi praktik di lapangan akan kebijakan PPKM banyak ditemukan kurang nilai moral dan humanis, yg dilakukan oleh petugas, bahkan menimbulkan permasalahan baru di masyarakat.

Semua ini tidak serta merta terjadi karena ulah masyarakat sepenuhnya. Apa yg ditemui di tengah-tengah masyarakat nyatanya memang sulit untuk dihadapi.

Sebelum wabah terjadi pun perekonomian negeri sudah memasuki fase krisis. Jauh sebelumnya kehidupan masyarakat sudah benar-benar sulit. Mulai dari pengangguran bahkan kemiskinan yg muncul dimana-mana. Lebih parah ketika wabah Covid-19 terjadi di Negeri Indonesia.

Bahkan kesedihan yg terparah yg dihadapi masyarakat adalah kurangnya riayah (pengurusan) negara atau penguasa atas rakyatnya. Kebijakan yg dibuat penguasa justru menambah masalah baru.

Seperti kebijakan PPKM selain tidak didukung pemahaman yg humanis oleh petugas di lapangan, hal ini pun sepertinya perlu dipertimbangkan kembali, antara dampak dan tujuan untuk sebuah solusi.

Keberhasilan akan sebuah kebijakan, seharusnya membawa solusi yg sempurna bagi hajat hidup rakyat. Terutama bagi mereka yg tidak punya pendapatan menentu dan perlu berjuang mencari nafkah untuk keberlangsungan hidup.

Mari kita bercermin pada kebijakan yg sebelumnya pernah diterapkan oleh pemerintah, akan sulit untuk menyakini bahwa pemerintah bisa mengatasi.

Mari kita menelaah, sejumlah perusahaan diminta work from home di beberapa tujuan wisata. Lalu pembelajaran tatap muka diminta untuk aktif kembali setelah sebelumnya di rumahkan.

Seharusnya sampai sini cukup, untuk rakyat membuka mata, sadar akan kondisi saat ini. Buah dari penerapan sistem sekuler demokrasi kapitalisme neoliberal. Sebuah kepemimpinan yg berdiri oleh modal dengan rendahnya ketaatan padaNya.

Oleh sebab itu, sistem saat ini sangat menggedepan urusan dunia, tanpa khawatir akan pertanggungjawaban di akhirat. Pada faktanya, dalam sistem kapitalisme ini, hanya menjadi alat untuk meraih keuntungan dan simpati semata.

Jelas sangat berbeda jauh dari sistem kepemimpinan Islam. Dimana Islam memberikan edukasi pada umat, bahwa kepemimpinan ialah amanah, yg kelak akan dimintakan pertanggungjawaban.

Maka Islam menetapkan bahwa penguasa atau negara, adalah penjaga bagi rakyatnya. Rosullullah saw. bersabda,

الإِمَامُ رَاعٍ وَمَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ

“Imam (Khalifah) adalah raa’in (pengurus rakyat) dan ia bertanggung jawab atas pengurusan rakyatnya.” (HR Bukhari)

Dan beliau saw. pun bersabda,

إِنَّمَا الْإِمَامُ جُنَّةٌ يُقَاتَلُ مِنْ وَرَائِهِ وَيُتَّقَى بِهِ

”Sesungguhnya al-imam (khalifah) itu perisai, di mana (orang-orang) akan berperang di belakangnya (mendukung) dan berlindung (dari musuh) dengan (kekuasaan)nya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, Ahmad, Abu Dawud, dll.)

Bila di analogkan hubungan diantara keduanya, seperti ayah dengan anaknya, ia akan berusaha untuk memenuhi kebutuhan hidup bagi anak-anak y. Agar mereka mendapatkan kehidupan yang layak.

Seperti itulah, gambaran penguasa dalam sistem Islam akan berusaha agar rakyat terpenuhi hajat hidup,  kesejahteraannya dan berusaha menjaga dari segala bahaya. Bahkan langsung menggunakan kedekatan individu.

Sebagai mana kisah Khalifah Umar bin Khattab, Pada masa pemerintahan khalifah Umar bin Khattab, di saat umat Islam pada waktu di sekitar kota Madinah ditimpa bencana kelaparan yang telah menyebabkan wabah penyakit dan kematian. 

Kelaparan dan penderitaan rakyat pada masa itu, turut dirasakan oleh Umar sebagai Khalifah, atas penderitaan bagi dirinya. Tak takut akan kelaparan, apalagi kematian. Khalifah Umar bersumpah tidak akan makan daging dan minyak samin. ''Bagaimana saya dapat mementingkan keadaan rakyat, kalau saya sendiri tiada merasakan apa yang mereka derita,'' begitu kata Khalifah Umar yang sangat berkesan pada masa itu.

Semua akan terwujud dengan di terapkan nya aturan Islam secara kaffah, dalam seluruh aspek kehidupan. Sebab itu, aturan Islam bukan lah aturan, yg semata dibuat untuk kepentingan umat tertentu saja, melainkan aturan yg memang dibuat untuk seluruh manusia dalam meraih kebahagiaan, dan  Rahmat seluruh alam.

Islam membuktikan, saat kepemimpinan Islam tegak, masyarakat hidup dalam kebahagiaan, keadilan, dan kesejahteraan. Sangat jarang terjadinya sebuah kedzaliman, apalagi penyimpangan yang terjadi di masa itu, tidak bisa dimanipulasi akan kebenaran Islam. Dengan diterapkannya aturan Islam telah membawa umat pada peradaban mulia, yang belum pernah dicapai oleh sistem lain hingga saat ini.

Umat Islam saat itu, mampu menjadi mercusuar peradaban di dunia. Umat hidup sejahtera dalam kepemimpinan Islam. Apabila di dera bencana, musibah mampu dilalui dengan pengakhiran yg membahagiakan bagi seluruh umat.

Sebab, penguasa dalam Islam betul-betul menjalankan amanahnya atas urusan rakyat. Tak takut untuk mendampingi umat, sekali pun dalam kondisi yg sulit. Dengan usaha diterapkannya aturan Islam, yg tepat dan cepat sesuai syariat.

Melihat pada sejarah saat itu, kondisi umat sangat sulit atas wabah dan paceklik. Apakah hal ini belum pernah terjadi di masa Rasulullah, tentu saja pernah. Bahkan, ditimpa wabah Tha’un yang lebih mematikan.

Kembali lagi, dengan kepemimpinan yang benar, wabah Tha'un pun bisa dengan cepat dan tepat diatasi. Sehingga, masyarakat bisa hidup seperti biasa. Kalau saja, kita mau belajar pasti bisa berakhir wabah ini, padahal bila kita lihat dari pengetahuan dan teknologi di masa itu sangat jauh dengan masa sekarang.

Sudah sewajarnya, jika wabah Covid-19 saat ini, kita dapat mengambil pelajaran dari wabah Tha'un saat itu. Akan tetapi saat ini, solusi yg ditawarkan selalu tidak tepat, sebab aturan yg dipakai bukan bersumber dari Allah. Wajar jika tidak kunjung berakhir wabah Covid-19, justru menimbulkan konflik baru.

Hanya pada sistem Islam kita berharap kebaikan di masa mendatang. Sebab, penguasanya berdiri diatas akidah yg benar. Dan aturan yg diterapkan mampu menyelesaikan konflik di dalam maupun luar negara. Maka akan terwujud kesejahteraan dan memperoleh keberkahan di langit dan di bumi.

Wa'allahu 'alam bishowab