Oleh : Aghniarie (penulis)
Masih awal 2022, masih ada kurang lebih dua tahun lagi kepemimpinan rezim, masih harus berkiprah mengurus negeri dan rakyat. Namun gelora pergantian kekuasaan sudah semarak ditabuh. Genderang pesta demokrasi lima tahunan seolah sudah dekat untuk dihelat. Bagaimana rezim saat ini yang masih berkuasa bisa fokus mengurus rakyat dan negeri dengan baik, jika di luar berisik akan mengganti kekuasaannya dengan pemilihan pilpres tahun 2024?
Saat ini, partai politik sudah mulai beraksi menggaet hati rakyat dengan cerita baik, para calon yang maju ke pemilihan presiden 2024. Bahkan elemen-elemen kecil negeri mulai dibidik, seperti yang diberitakan kompas, 5/2/2022, dikabarkan, warga petani dan peternak di Blora, Jawa Tengah, mendeklarasikan dukungannya untuk Abdul Muhaimin Iskandar alias Cak Imin dalam pencalonan presiden (Capres) 2024.
Kemudian di elemen lain, ada pengemudi ojek pangkalan dan ojek online dari Jakarta, Tangerang Raya, Depok, Bogor, dan Bekasi, yang tergabung dalam komunitas Jack Etho mendukung Menteri BUMN, Erick Thohir, agar maju sebagai calon presiden pada 2024. (warta ekonomi.co.id, 7/2/2022)
Selain itu, masih ada nama Puan Maharani, Anies Baswedan, Ganjar Pranowo, Ridwan Kamil yang digadang-gadang sebagai calon presiden untuk menggantikan pemerintahan Jokowi. Padahal rakyat masih merangkak dalam memenuhi kebutuhan hariannya. Karena ekonomi nasional masih dalam kondisi sekarat. Tapi orang-orang yang berkepentingan sudah kisruh prihal pencalonan presiden baru. Kunjungan politik ke berbagai tempat menjadi agenda Parpol untuk pemanasan dalam menyiapkan pesta akbar Pilpres 2024.
Pesta demokrasi sudah ditetapkan oleh pemerintah dan DPR, pemungutan suara akan dilakukan hari Rabu, 14/2/2024 dalam pemilihan presiden dan wakilnya, DPR, DPRD Provinsi, DPRD kabupaten, dan DPD RI. Artinya masih dua tahun lagi, persaingan antar tokoh dan parpol akan terjadi. Namun sejak dari sekarang pencitraan sudah dimulai dengan berlomba dalam penampilan profil yang mempesona. Didukung dengan bantuan sosial, kibaran bendera, juga deklarasi para relawan. Demikianlah penampakan para tokoh dan Parpol.
4 Hal Penunjang Kemenangan dalam Demokrasi
Momentum pencapresan menjadi pesta bergengsi yang sangat dinantikan untuk mengambil kursi kekuasaan. Perlombaan untuk menjadi partai dan orang nomor satu di Indonesia. Dalam sistem demokrasi, menjadi pemimpin adalah impian yang harus bisa diraih bagaimanapun caranya. Sehingga dalam praktiknya untuk meraih kemenangan di sistem ini, berbagai hal yang harus dilakukan biasanya adalah sebagai berikut
Pertama, membuat pencitraan yang sangat baik. Pencitraan menjadi hal penting untuk menggaet hati rakyatk. Sehingga parpol sangat bekerja keras membuat masyarakat agar menyukai calon yang parpol usung. Mereka berlomba-lomba menampakan calon yang merakyat, jujur, amanah, dermawan, low profile, serta segudang kebaikan lainnya. Mereka berusaha untuk memoles calonnya hingga berkesan baik dalam pandangan masyarakat.
Kedua, harus mengeluarkan modal besar. Pemilu dalam demokrasi itu sangat mahal. Dengan memiliki modal yang besar pasti kampanyenya lebih gencar. Sedangkan, bagi yang bermodal pas-pasan pastilah tidak banyak dikenal khalayak. maka dari itu, para politisi dalam pusaran pilpres harus bekerjasama dengan kapitalis yakni para pemilik modal agar mendukung dalam kampanyenya. Dukungan itu lebih ke bentuk dana, tentu itu tidak gratis. Saat nanti menang, adalah momentum untuk balas budi, dengan menciptakan regulasi yang harus berpihak kepada kepentingan pemilik modal (kapitalis)
Ketiga, harus membentuk kantong-kantong massa. Para calon pasangan terpilih pilpres harus bisa memperhitungkan juga memetakan berbagai wilayah yang bisa menjadi kantong massa bagi mereka. Misalnya, dengan ketokohan mereka dalam wilayah tertentu adalah trik untuk mengambil suara rakyat. Selain itu, deklarasi dari para relawan serta tim sukses harus terbentuk di setiap wilayah untuk peraihan suara pasangan calon yang diusung.
Keempat, elektabilitas harus tinggi. Elektabilitas dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) elektabilitas merupakan keberterimaan atau hal yang diterima. Artinya tingkat ketertarikan publik dalam memilih sesuatu, baik itu barang dan jasa maupun seorang figur, partai atau lembaga untuk mengetahui hasilnya, biasanya dilakukan berbagai survei. Seperti, survei pemanasan elektabilitas calon presiden dan wakil presiden. Hasilnya Jika paslon tersebut memiliki elektabilitas yang rendah, maka akan sulit untuk berlagak dengan pesaingnya.
Itulah dia, dalam demokrasi, kemenangan mudah diraih jika 4 hal di atas terwujud. Poin pentingnya dukungan parpol dan kapitalis, pencitraan, serta elektabilitas. Kualitas dan kapabilitas bukan hal penting bagi kepentingan parpol. Yang penting suara terbanyak bisa diraih, sehingga membuat rakyat suka dan memilih adalah hal pentingnya. Sehingga fenomena yang terjadi, kala butuh suara, rakyat didekati. Namun, setelah menang rakyat pun dilupakan. Tidak ada kebijakan karena rakyat semua demi kapitalis yang sudah memberi modal.
Untuk itu, rakyat harus sadar dan bangun, rakyat harus mulai jeli dan kritis. Karena kalau harus salah dalam memilih pemimpin akan berakibat fatal. Yang dibutuhkan pemimpin untuk Indonesia adalah yang amanah dan terpercaya. Bukan pemimpin yang hanya mampu pura-pura lalu amnesia setelah menang lupa akan janjinya saat kampanye.
Politik dan Kepemimpinan Versi Islam
“Suatu negeri akan hancur meskipun dia makmur.” Demikian kata Umar bin Khattab ra. Lalu para sahabat bertanya “Bagaimana suatu negeri bisa hancur, padahal makmur?” Umar menjawab, “Jika pengkhianat menjadi petinggi dan harta dikuasai orang-orang fasik." Urusan kepemimpinan adalah hal penting dalam Islam. Karena dari sinilah berkah atau bala itu datang. “Selayaknya untuk diketahui siapakah orang yang paling layak untuk posisi setiap jabatan karena kepemimpinan yang ideal itu memiliki dua sifat dasar, [yakni] kuat (mampu) dan amanah.” Demikian penjelasan Ibnu Taimiyah
Maka untuk mengemban amanah dalam memimpin itu bukan hal yang mudah, tidak pula cukup hanya dengan pencitraan hingga sempurna di mata rakyat. Seorang pemimpin yang kuat adalah yang tidak tersandera kepentingan golongan, partai, apalagi menjadi budak kapitalisme. Dalam Islam memilih pemimpin harus sesuai dengan ketentuan syariat. Syarat pemimpin pada sistem Islam, wajib memenuhi tujuh syarat berikut: (1) muslim; (2) laki-laki; (3) balig; (4) berakal; (5) adil; (6) merdeka; dan (7) mampu. Selain itu, dalam pemilihan pemimpin negara tidak boleh lebih dari tiga hari tiga malam. Dengan sistem pemilu yang cepat, tidak akan mengeluarkan dana yang banyak untuk biaya kampanye seperti pada demokrasi.
Pencitraan dan modal bukanlah syarat terpilihnya kepala negara dalam Islam. Akan tetapi, pemimpin yang terpilih harus berdasarkan atas kemampuan juga kapasitasnya. Jika syarat in’iqad (syarat legal) terpenuhi, maka ia bisa terpilih sebagai penguasa. Model pemilihan dalam sejarah Islam, bisa langsung dipilih oleh rakyat seperti dalam pemilihan Khalifah Abu Bakar Ash-Shiddiq, juga bisa atas usulan khalifah yang masih menjabat. Seperti dalam pengangkatan Khalifah Umar bin Khattab ra. Yang ketiga pemilihan pemimpin lewat perwakilan tokoh umat (Ahlul Halli wal ‘Aqdi). Seperti pada, pemilihan Khalifah Utsman bin Affan.
Demikianlah pemilihan pemimpin dalam sistem Islam. Hal itu karena politik dalam Islam adalah mengurusi rakyat dengan penerapan hukum dalam syariat Islam kafah. Sehingga tidak ada terjadi konflik kepentingan maupun politik tranisaksional. Keberadaan seorang penguasa adalah demi menjalankan hukum Allah Subhanahu wata'ala dan membuat kebijakan sesuai hukum Islam.
Wallahu'alam bishshawab.
Post a Comment