 |
| Pilarmabda.com |
Oleh : Widya Amidyas Senja
Pendidik Generasi
Albert Guinon – Dengan tidak memberikan hak kepada semua orang, demokrasi adalah rezim yang pasti membunuh kebaikan.
Pesan penting yang ada dalam kalimat bijak di atas, bahwa saat ini demokrasi tidak berada pada jalur visinya. Beberapa survey mengatakan bahwa demokrasi mengalami kemunduran selama 16 tahun berturut-turut, berdasarkan data dari Freedom House. Dilansir dari laman berita nasional.kompas.com, Retno Marsudi, Menlu RI mengatakan “Stagnasi atau kemunduran ini juga terjadi di negara-negara demokrasi yang sudah mapan sekalipun” pada Kamis (8/12/2022).
Mengangkat tema “Democracy in a changing world : Leadership and Solidarity” pada Bali Democracy Forum (BDF), Retno mengatakan Indonesia dinilai berhasil dalam menghadapi pandemi dengan berperan aktif dalam memajukan perdamaian, stabilitas, kemakmuran. Ia Meng-claim bahwa dengan demokrasilah Indonesia berhasil mengelola pandemi secara lebih baik, salah satunya dengan telah berhasilnya meluncurkan vaksin covid-19 asal Indonesia sebagai Langkah penting dalam upaya kemandirian vaksin.
Dalam agenda tersebut, juga dibahas tentang penanganan pandemi melalui perinsip kesetaraan, kebijakan pemulihan berkelanjutan dan inklusif hanya dapat dicapai jika berhasil memberdayakan dan mempromosikan kesempatan yang sama bagi perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas, serta mendorong kerja sama untuk mempercepat pemulihan ekonomi dan membangun ketahanan ekonomi yang lebih kuat. Hal ini disampaikan oleh wamenlu RI, Mahendra Siregar.
Menyikapi hal tersebut, penanganan pandemi pada hakikatnya perlu penaganan menyeluruh dan sistematis. Sehingga solusi yang ditawarkan bukanlah solusi yang tambal sulam. Dimana yang terjadi saat ini, solusi yang dilakukan masih secara parsial bahkan solusi yang mengarah pada kesan solusi ‘uji coba’. Tidak heran mengapa pandemi terjadi selama tiga tahun lamanya dan sampai dengan hari ini belum ada pernyataan dari negara manapun bahwa pandemi telah berakhir.
Solusi yang terus digulirkan atas nama peran demokrasi, telah nyata membawa masyarakat pada ilusi keadilan ekonomi dan sosial. Betapa tidak, kondisi ekonomi dan sosial saat ini telah membawa kesenjangan yang sangat jauh. Demokrasi sebagai anak dari sistem kapitalisme telah menciptakan jurang antara “si kaya” dan “si miskin”.
Demokrasi-kapitalisme yang saat ini banyak dianut oleh berbagai negara menjadi biang hancurnya beberapa negara lainnya. Sistem kapitalisme yang telah salah kaprah dan membabi buta dalam pemanfaatan serta pengelolaan sumber daya alam dan manusia tanpa memperhatikan kelestarian dan “kesehatan”nya. Sistem ini juga secara tidak langsung telah menjadi tajuk penjajahan ekonomi yang sistematis dengan kokohnya negara adidaya beserta “pembantunya” bertahun-tahun lamanya.
Betapa umat manusia wajib menyadari dan memahami bahwa sistem semacam ini sesungguhnya sistem rusak yang terus menerus dipoles dengan opini dan citra palsu. Umat Islam khususnya dan umat manusia pada umumnya, seharusnya bercermin pada kejayaan Daulah Islam yang menjunjung tinggi kemaslahatan dan kesejahteraan umatnya. Sudah menjadi keharusan sistem pemerintahan Islam menjadi pijakan bagi peradaban manusia.
Sistem pemerintahan Daulah Islam dalam menangani berbagai problematika didasarkan pada aturan yang bersumber dari Al-Qur’an, sunnah, Ijma para sahabat serta Qiyas. Ke semuanya itu semata-mata atas dasar mencari Ridha Allah SWT. Karena baik buruknya penguasa dalam suatu pemerintahan, aka nada perhitungannya, baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sehingga tidak ada keserakahan dalam benak penguasa, tidak ada sistem yang dibuat berdasarkan kepentingan pribadi ataupun kelompok. Sistem Islam telah nyata terbukti membawa kebaikan dalam sejarah panjang peradaban yang mulia. Maka dari itu, sudah menjadi kewajiban bagi umat Islam untuk senantiasa memperjuangkan tegaknya Daulah Islam, yang membawa kebaikan bagi seluruh alam.
Syekh Abdullah Ad-Dumaiji dalam konteks ini berkata :
إِنَّ الرَّسولَ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَقَامَ أَوَّلَ حُكومَةٍ إِسْلاميَّةٍ فِي المَدينَةِ ، وَصَارَ رَسولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهُ وَسَلَّمَ أَوَّلَ إِمامٍ لِتِلْكَ الحُكومَةِ
”Sesungguhnya Rasulullah SAW telah mendirikan pemerintahan Islam yang pertama di Madinah, sehingga Rasulullah SAW itulah yang menjadi Imam pertama untuk pemerintahan Islam itu… Rasulullah SAW melakukan tugas-tugas sebagai kepala pemerintahan, seperti mengadakan berbagai perjanjian, memimpin pasukan perang, mengirim duta dan utusan, dan sebagainya.” (Abdullah Ad-Dumaijî, Al-Imâmah Al-‘Uzhmâ ‘inda Ahlis Sunnah wa-Al-Jamâ’ah, hlm. 52).
Adapun dalil As-Sunnah, hadits dari Abdullah bin Umar RA dari Nabi SAW :
مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُنُقِهِ بَيْعَةٌ مَاتَ مِيْتََةً جَاهِليَّةً
”Barangsiapa yang mati sedangkan di lehernya tidak terdapat baiat (kepada seorang Khalifah/Imam) maka matinya adalah mati jahiliyyah.” (HR. Muslim, no. 1851).
Wallaahu a’lam bishshawaab
Post a Comment