Kerjasama ASEAN: Hanya Ilusi Tanpa Solusi

Oleh Lara Gistyvani

Pemerhati Kebijakan Publik

Indonesia mendapat kesempatan untuk menjadi ketua ASEAN 2023. Kegiatan ini dihadiri oleh beberapa menteri dan duta besar perwakilan negara sahabat. 

Presiden Joko Widodo (Jokowi) menyatakan Asosiasi Negara-negara Asia Tenggara (ASEAN) masih mempunyai peran penting bagi kawasan dan dunia di tengah-tengah kondisi berbagai krisis yang terjadi saat ini. 

Hal itu disampaikan Presiden saat berpidato dalam pembukaan kegiatan Kick Off Keketuaan ASEAN-Indonesia 2023, di Bundaran Hotel Indonesia, Jakarta (KOMPAS.com, 29/1/2023)

 

Negara ASEAN memiliki letak yang strategis dan kekayaan alam yang melimpah. Salah satunya adalah Indonesia sebagai pemasok minyak mentah dan gas alam. 

Penduduk ASEAN juga cukup besar. Berdasarkan ASEAN Statistical Yearbook 2021, jumlah penduduk di kawasan ASEAN per 2020 yakni sekitar 661,826 juta jiwa dengan pertumbuhan populasinya sebesar 1,1 persen. (INews.id, 22/4/2002)

Memiliki wilayah dengan jalur perdagangan yang strategis, iklim tropis yang bagus untuk bercocok tanam, dan penghasil rempah-rempah terbanyak.

Inilah beberapa alasan yang membuat negara ASEAN menjadi menarik di mata para kapital (pemilik modal). Sumber daya alam yang melimpah, penduduk yang banyak, dan kawasan yang strategis menjadi incaran para negara adidaya untuk menguasai ASEAN khususnya dalam perekonomian global.

Mayoritas negara ASEAN adalah negara berkembang, termasuk Indonesia. Pada faktanya mereka masih menjadi kaki tangan negara adidaya barat dan sekutunya. Maka, tak heran jika setiap kebijakan negara mengikuti ritme kebijakan global yang diusung negara adidaya. 

Kepemimpinan Indonesia dalam ASEAN nyatanya tidak dapat mengubah peta politik dunia. ASEAN akan tetap menjadi sasaran empuk bagi barat untuk dikuasai, baik secara ekonomi dan politik. 

Negara ASEAN hanya sebagai batu loncatan untuk diperdaya dan diperbudak oleh barat dengan iming-iming investasi dan pertumbuhan ekonomi.

Sejatinya, mereka bukanlah pemain inti hanya boneka yang dipermainkan kesana dan kemari untuk barat kuasai. Kerjasama yang dilakukan hanyalah ilusi, tanpa memberi perubahan yang berarti.

Ketertundukan dan kelemahan negara-negara ini hanya bisa diselesaikan dengan sistem Islam. Sistem yang sempurna dan paripurna dalam menyelesaikan berbagai problematika. 

Islam memiliki politik luar negeri sebagaimana yang ada di sistem kapitalisme saat ini. Politik luar negeri yang mengatur hubungan antar umat, bangsa dan negara lainnya. Bertujuan untuk memelihara dan menjaga urusan umat di luar negeri. 

Sistem Islam menegaskan bahwa negara harus kuat dan mandiri, bukan lemah dan tunduk pada sistem kafir. Berdasarkan syariat Islam negara boleh menjalani hubungan luar negeri baik politik, ekonomi, sosial, budaya dsb dengan persyaratan tertentu. 

Jika negara tersebut menduduki wilayah negeri Islam dan memerangi kaum Muslim seperti Amerika Serikat dan sekutunya maka tidak boleh menjalin hubungan diplomatik dan ekonomi dengan negara ini, yaitu kafir harbi fi'lan. Status ini tidak akan berubah, negara Islam tidak boleh bekerjasama dalam hal apapun dengan mereka. 

Jika negeri kafir tidak menduduki wilayah islam dan tidak memerangi kaum Muslim, maka negara tidak boleh juga kerjasama dalam hal politik dan ekonomi, namun mereka masih bisa masuk wilayah islam dengan sekali jalan. 

Tentu hal ini akan terjadi jika sistem Kapitalisme diganti dengan sistem Islam. Sistem yang akan menyelamatkan negara-negara ASEAN khususnya negara Muslim agar terlepas dari cengkraman hegemoni negara kafir, menjadikan mereka negara yang kuat dan mandiri, menyebarluaskan Islam dengan dakwah dan jihad ke seluruh penjuru negeri. 

Wallahu'alam bish shawab