 |
| Pilarmabda.com |
Oleh : Gyan Rindu
Pemerhati Umat
Sekda Riau SF Hariyanto kini menjadi sorotan dikarenakan istri dan anaknya yang gemar flexing atau pamer kemewahan. Hal tersebut mengakibatkan Guspardi Gaus Anggota Komisi II DPR dari Fraksi PAN meminta Mendagri Tito Karnavian memeriksa SF Hariyanto. Hal tersebut dianggap telah melukai hati rakyat. Menurut Guspardi, Mendagri Tito Karnavian sebagai pembina aparatur sipil negara atau ASN harus menindak tegas Sekda Riau SF Hariyanto. Tidak hanya menegurnya dan meminta agar Kemendagri bekerja sama dengan aparat penegak hukum untuk memproses pejabat yang hartanya diduga tidak wajar. (beritasatu, 2023/03/23)
Belakangan ini pajabat-pejabat negara sedang menjadi sorotan oleh netizen. Hal tersebut terjadi karena banyak dari keluarga pejabat melakukan flexing atau pamer kemewahan di media sosial. Hal tersebut dinilai tidak wajar oleh netizen. Sehingga netizen mencurigai bahwa harta tersebut diduga hasil dari penyelewengan dana anggaran di yang harusnya untuk negara. Harta pejabat mengalami peningkatan yang signifikan hingga membuat banyak spekulasi. Terlebih lagi mereka seperti adu kemewahan di tengah masyarakat yang justru mengeluhkan kinerja mereka.
Banyak kasus pemerasan yang dilakukan oleh pegawai beacukai. Tidak hanya pegawai beacukai, namun juga penyelewengan yang diduga dilakukan oleh pegawai pajak. Hal ini menambah deretan stigma negatif kepada pejabat pemerintah.
Ini juga yang menyebabkan masyarakat tidak percaya dengan pemerintah, sehingga memunculkan hastag jangan bayar pajak. Kini, netizen terus menyoroti akun media sosial dari keluarga pegawai pemerintah yang kemudian menemukan banyak istri dan anak dari pegawai dan pejabat pemerintah melakukan flexing di media sosial.
Banyak terjadi penyalahgunaan jabatan di dalam pemerintahan. Pungli, pemerasan, korupsi merupakan tindakan-tindakan penyalahgunaan jabatan yang dilakukan oleh para pegawai dan pejabat pemerintah. Inilah buruknya sistem kapitalisme. Saking banyaknya praktik penyalahgunaan jabatan, menjadi hal yang lumrah dikalangan mereka. Dan tentu saja rakyatlah yang harus menderita kerugian.
Hal tersebut terjadi karena hukum, wewenang dikendalikan dan dibuat oleh mereka. Hukum dibuat untuk menutupi kesalahan mereka, mempermudah, dan melancarkan tindakan-tindakan mereka. Hal ini sudah menjadi rahasia umum. Sehingga rakyat sudah mulai jengah akan tingkah laku mereka.
Bobroknya sistem kapitalisme semakin tampak di mata banyak orang. Sistem yang hanya merusak dan merugikan bahkan menyengsarakan rakyat. Tindak korupsi uang semakin menjadi dengan hukum yang dibuat untuk semakin mempermudah. Bahkan ada yang diajukan ulang menjadi pejabat setelah bebas dari penjara akibat korupsi. Tidak ada kebaikan dalam sistem ini. Justru sistem ini yang semakin menyengsarakan rakyat.
Mirisnya mereka secara terang-terangan mengakui telah melakukan korupsi. Anggaran atau dana pajak yang seharusnya untuk kemajuan negara, ternyata hanya untuk kepuasan duniawi mereka. Lantas apa yang bisa menghentikan ini semua?
Sudah jelas bahwa hukum terbaik adalah hukum yang dibuat oleh Sang Maha Pencipta. Hukum yang tidak hanya mencegah kemungkaran, namun juga mampu memusnakan kemungkaran dan ketidakadilan. Diterapkannya hukum islam untuk kesejahteraan, dan keadilan diri kita sendiri. Sehingga pejabat pemerintah tidak ada kesewenang-wenangan kepada rakyatnya. Hukum Islam menindak tegas mereka yang melakukan korupsi. Menghukum mereka sesuai dengan besar kesalahan mereka. Pemimpin yang dipilih menurut hukum Islam adalah pemimpin yang bertakwa dan takut akan Allah. Sehingga pemimpin seperti itu tidak akan berani melakukan kesewenang-wenangan, korupsi atau tindakan buruk lainnya. Karena dihatinya memiliki ketakutan kepada Allah dan hukum-hukumNya.
“Janganlah kamu makan harta di antara kamu dengan jalan yang batil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada para hakim dengan maksud agar kamu dapat memakan sebagian harta orang lain itu dengan jalan dosa, padahal kamu mengetahui.” (QS. Al-Baqarah: 188)
Wallahualam bissawab.
Post a Comment