Oleh : Lies Nurjanah
Aktivis Muslimah
Jurnal Soreang, melansir Kelompok petani di Kabupaten Bandung mendapat bantuan pemerintah sebesar Rp500 ribu yang di salurkan melalui rekening bank milik BUMD. Salah seorang petani yang meminta identitasnya tidak di publikasikan mengatakan rencana awal saat sosialilasi bantuan tersebut akan diberikan secara tunai, tetapi dengan berjalan waktu bantuan tersebut diberikan kepada kelompok tani melalui rekening bank milik BUMD. "Ada arahan bantuan itu harus di belanjakan ke BUMD Kabupaten Bandung, meski harga nya diatas pasaran", katanya kepada Jurnal Soreang, kamis 8 Juni 2023.
Hal tersebut menjadi keluhan semua kelompok tani di Kabupaten Bandung sebab dengan menerima bantuan di harapkan bisa mengurangi beban belanja petani, tapi yang terjadi malah sebaliknya, para kelompok tani terkesan di arahkan untuk belanja ke BUMD meski harga nya mahal, memang belanjanya sesuai kebutuhan yang dibutuhkan setiap kelompok tani, tapi harga nya diatas standar, katanya.
Menanggapi hal tersebut Yayan Agustian kepala bidang Penyuluhan Dinas Kabupaten Bandung menjelaskan, tidak ada arahan atau paksaan petani menerima bantuan untuk belanja di BUMD. Tidak ada paksaan untuk membeli ke BUMD, boleh ke tempat lain asal ada bukti pertanggungjawaban yang lengkap, singkatnya melalui sambungan WhatsApp miliknya.
Dalam demokrasi kapitalis bantuan yang diberikan seolah-olah melihat untung rugi, hubungan penguasa dan patani layaknya seperti penjual dan pembeli, alih-alih memberikan bantuan tapi uangnya di transfer ke BUMD, agar para petani bisa membelanjakan ke BUMD dengan harga yang mahal, jelas disini ada lahan bisnis yang dilakukan oleh penguasa kepada para petani untuk meraup keuntungan dari hasil penyaluran dana tersebut.
Seharusnya negara memfasilitasi segala kebutuhan yang dibutuhkan para petani baik modal, pupuk, benih maupun sarana dan prasarana lainnya dengan harga yang murah dan terjangkau. Sehingga para petani bisa menjadi produktif dan bisa menjadi penyangga ketahanan pangan.
Islam sebagai solusi, mewajibkan negara untuk menjamin segala pemenuhan kebutuhan para petani baik dari segi modal, pupuk, benih atau sarana prasarana lainnya yang murah, terjangkau dan mudah di dapatkannya, sehingga tidak membebani para petani. Karena itu pemenuhan kebutuhan ini tentu berdiri diatas akidah Islam dan bersandar pada syariat Islam. Selain itu, dalam Islam negara akan melaksanakan riset untuk menghasilkan bibit unggul dan berbagai tehnologi dan inovasi yang dibutuhkan para petani, semua riset yang dilakukan berada dibawah naungan khilafah dan anggarannya ditanggung oleh Baitulmal, dan produk yang dihasilkan akan di tujukan bagi kemaslahatan perani dan bagi petani yang tidak mampu bisa dibagiakn secara gratis. Alhasil produk pertanian dalam negeri akan mencukupi kebutuhan seluruh masyarakat, oleh karena itu ketahanan pangan dan kesejahteraan petani akan bisa terwujud jika pertanian dikelola dengan aturan Islam yaitu khilafah.
Wallahu a'lam bishshawab
Post a Comment