Oleh Luth Balqist
Emak-emak di beberapa daerah dibuat resah dengan hilangnya gas melon dari pasaran. Pemerintah mengklaim bahwa kelangkaan LPG 3 kg bersubsidi akibat peningkatan konsumsi imbas dari libur panjang pada bulan Juli.
Nicke Widyawati selalu Direktur Utama PT Pertamina (Persero) mengataka untuk menjaga stok LPG, perusahaan akan penyaluran LPG dan bekerjasama dengan Pemerintah Daerah (Pemda) untuk memastikan ketersediaan pasokan serta penyaluran LPG 3 kg bersubsidi tepat sasaran dengan menggelar operasi pasar.
Menurut Nicke data pemerintah ada sekitar 60 juta rumah tangga yang berhak menerima subsidi dari total sebanyak 88 juta rumah tangga atau sekitar 68 persen namun total penjualan LPG subsidi mencapai 96 persen. Untuk itu Pertamina akan bekerjasama dengan aparat penegak hukum untuk melakukan pengecekan memastikan distribusi tepat sasaran. Untuk memperbaiki tata kelola distribusi akan dilakukan pendaftaran atau registrasi sesuai KTP atau NIK dan menghimbau agar masyarakat menggunakan LPG subsidi 3 kg sesuai peruntukannya yaitu untuk masyarakat miskin. (wwwcnnindonesia.com,23/7/2023).
Namun di tengah kelangkaan gas LPG subsidi 3 kg di pasaran pemerintah meluncurkan gas LPG nonsubsidi bermerk Bright. Kebijakan pemerintah ini dinilai oleh Anggota Komisi Vll DPR RI Mulyanto adalah sebuah kebijakkan yang tega, karena kebijakkan ini akan membuatan pengadaan dan pendistribusian gas LPG 3 kg bersubsidi semakin terbatas dan sulit dan akhirnya masyarakat terpaksa membeli gas LPG nonsubsidi.
Menurut Mulyanto hadirnya gas LPG nonsubsidi 3 kg akan meningkatkan tindak penyalahgunaan gas LPG 3 kg bersubsidi yaitu pengoplosan gas 3 kg bersubsidi ke tabung 12 kg nonsubsidi, apalagi kalau barang dan ukurannya serupa, hanya merubah warna tabung dari hijau menjadi pink.
Kelangkaan gas bukan karena permintaan yang meningkat dan subsidi tidak tepat sasaran namun karena pengelolaan SDA Migas dalam sistem kapitalisme_neoliberal yang melegalkan liberalisasi migas. Walaupun SDA migas melimpah rakyat tidak dapat menikmati pemanfaatannya dengan murah bahkan gratis karena negara menyerahkannya kepada pihak swasta pengelolaannya bahkan penjualan yang pastinya berorientasi bisnis.
Paradigma kapitalis yang meniadakan fungsi negara sebagai raain dan hanya sebagai regulator bagi para kapitalis sehingga kebijakan tidak membela kepentingan rakyat. Terbukti dengan adanya LPG nonsubsidi yang bersamaan dengan kelangkaan LPG bersubsidi membuka pasar para pengusaha.
Post a Comment