“Dari Visi Menjadi Realitas, Akselerasi Transformasi Digital Menuju Bank Sentral Digital Terdepan Untuk Indonesia Maju” – Bank Indonesia
Standarisasi maju di negara berbasis kapitalistik hari ini diukur dengan majunya perekonomian dan Bank sebagai fasilitator dalam mendukungnya. Perkembangan teknologi saat ini juga menyokong adanya transformasi ekonomi digital, khususnya di Indonesia, umumnya di sejumlah negara berkembang dan negara maju.
Dikutip pada laman bandungraya.net, “Tidak ada pilihan lain bagi kita selain menerima dan beradaptasi terhadap perubahan dan transpormasi digital yang terjadi di masyarakat di desa. Ekonomi Indonesia dan dunia tentunya akan diwarnai oleh inovasi di sektor digital ekonomi. Dan tentunya digital ekonomi ini diharapkan bisa mempercapat pemulihan perekonomian secara nasional” kata kepala DLH Kabupaten Bandung, Asep Kusumah pada Kamis (23/11/2023).
Selain di dunia kerja, transformasi digital menuntut semua kalangan, termasuk para pelaku usaha mikro, kecil, menengah hingga skala besar agar dapat mengikuti perkembangan teknologi dalam rangka memajukan usahanya. Bukan menjadi permasalahan berarti bagi para palaku usaha menengah ke atas ketika hal tersebut menjadi tantangan bagi kemajuan usahanya. Namun, bagi pelaku usaha mikro dan usaha kecil, ini akan menjadi tantangan sekaligus kendala besar. Pasalnya, untuk mendukung transformasi digital perlu adanya modal tambahan untuk mengikuti perkembangannya. Seperti, bagaimana strategi digital marketing yang memerlukan banyak budget ketika pelaku usaha mikro dan kecil dituntut hal yang sama dengan para palaku usaha menengah ke atas. Sehingga para pelaku usaha mikro dan kecil akan semakin sulit mengejar ketertinggalan akan transformasi teknologi digital dari para pelaku usaha mengenah ke atas, maka kesenjangan ekonomi menjadi semakin parah.
Beberapa tahun ini, teknologi digital menyediakan platform social-commerce yang tidak terlalu membutuhkan budget yang tinggi, platform asal tiongkok yang sempat menjadi tren hiburan dan bisnis yang secara fakta membantu perekonomian para pelaku uasaha mikro dan kecil. Namun, ternyata platform tersebut syarat manipulasi ekonomi, syarat kepentingan. Alih-alih memberikan solusi secara bijak, serta merta pemerintah memberikan kebijakan yang terkesan panik dengan menutup fitur belanja di platform social-commerce tesebut. Alhasil, solusi yang diberikan adalah solusi parsial semata.
Selain itu, program perbaikan ekonomi yang dilegalisasi oleh pemerintah adalah program pinjaman lunak dari bank. Belum lagi problematika platform digital pinjaman online dengan berbagai macam tawaran “menguntungkan”. Selintas merupakan solusi bagi masyarakat dan masyarakat merasa hal tersebut sah dilakukan karena dilindungi oleh OJK. Padahal program-program tersebut mengandung unsur ribawi yang justru akan berujung pada kesengsaraan, kerugian dan dosa.
Seperti itulah sistem ekonomi kapitalistik. Di mana kesejahteraan seluruh rakyatnya bukan lagi prioritas utama. Tentu saja syarat akan kepentingan pribadi dan golongan. Regulasi yang digulirkan tidak pernah berorientasi kepada kemajuan rakyatnya. Lebih parah, saat ini pemerintah rela menggadaikan harga diri dan kedaulatannya dengan bekerja sama dengan investor asing yang menginvestasikan modalnya, namun merugikan negara, seperti lahan dan kelestarian lingkungan, tenaga kerja dan lain-lain yang tentu saja menjadikan masyarakat berada dalam keterpurukan.
Dengan demikian optimalisasi transformasi digital dalam meningkatkan perekonomian masyarakat hanya akan menjadi ilusi semata jika tidak dibarengi dengan dukungan pemerintah secara holistik dan didukung dengan disediakannya dukungan teknologi oleh pemerintah.
Berbeda dengan sistem ekonomi Islam, yang memiliki prinsip menjaga kelangsungan ekosistem kehidupan dan mensejahterakan manusia yang diantaranya mencegah kesenjangan sosial, tidak bergantung pada nasib atau keberuntungan, mencari dan mengelola kekayaan alam, melarang praktik riba, membuat catatan transaksi dengan jelas serta mengutamkan keadilan dan keseimbangan dalam berniaga.
Adapun kelebihan sistem ekonomi Islam, diantaranya menjunjung kebebasan individu tanpa merusak, mengakui hak individu terhadap harta, adanya larangan menumpuk kekayaan, jaminan sosial, distribusi kekayaan yang sistematis, ketidaksamaan ekonomi dalam batas wajar, serta kesejahteraan individu dan masyarakat yang menjadi prioritas pencapaian.
Dengan diterapkannya sistem ekonomi Islam, kesenjangan antara pelaku usaha tidak akan dibiarkan. Karena pemimpin yang menggunakan sistem ekonomi Islam mengutamakan kesejahteraan masyarakatnya secara adil. Namun sistem ekonomi Islam tidak dapat diterapkan secara paripurna di dalam negara penganut sistem Liberal kapitalisme.
Hanya Sistem Daulah Islamlah yang mampu menciptakan segala bentuk keadilan dan kesejahteraan bagi rakyatnya. Adanya perintah yang termaktub dalam Al-Qur’an tentang kehidupan bermasyarakat, berpolitik dan berbangsa, yang artinya :
“Ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada para Malaikat, sesungguhnya Aku hendak menjadikan seorang khalifah di muka bumi. Mereka berkata, mengapa Engkau hendak menjadikan (khalifah) di bumi itu orang yang akan membuat kerusakan padanya dan menumpahkan darah, padahal kami senantiasa bertasbih dengan memuji Engkau dan mensucikan Engkau?” Allah berfirman, sesungguhnya Aku mengetahui apa yang tidak kamu ketahui” (TQS. Al-Baqarah : 30)
Wallaahu a’lam bissawab
Post a Comment