 |
| Pilarmabda.com |
Oleh : Siti Maryam
Ibu Pendidik Generasi
Ibu Pendidik Generasi
Bencana alam dapat mengakibatkan dampak yang merusak pada bidang ekonomi, sosial, dan lingkungan. Kerusakan infrastruktur dapat mengganggu aktivitas sosial, korban jiwa, kerusakan ekosistem, dan hilangnya tempat tinggal.
Seperti yang terjadi di Jawa Barat yang diterjang angin kencang dan banjir bandang pada Senin (25/12) kemarin. Imbas kejadian itu, 102 unit rumah rusak. Rinciannya, 14 rumah rusak berat, 2 rumah rusak sedang dan 62 rusak ringan.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan mengatakan, sementara enam rumah mengalami rusak ringan akibat banjir bandang ini. Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut rumah yang rusak akibat angin kencang ini rata-rata mengalami kerusakan di bagian atap. Tapi ada juga bangunan yang roboh hingga rata dengan tanah. Sementara itu, rumah rusak yang berada di bantaran sungai rata-rata rusak di bagian dinding belakang akibat banjir bandang.
Bukan hanya rumah yang rusak, bencana hidrometeorologi yang diawali dengan curah hujan tinggi ini juga mengakibatkan enam warga mengalami luka ringan. Warga tersebut terluka setelah tertimpa material bangunan. (CNN Indonesia (Selasa 26 Desember 2023)
Bencana seolah menjadi hal yang menghantui di fase peralihan musim, akibat perubahan cuaca yang sangat ekstrem. Namun, selain akibat pengaruh faktor alam, kerusakan alam semakin memperbesar dampak bencana yang ditimbulkan. Ditambah dengan mitigasi bencana yang sangat buruk. Selama pengaturan urusan rakyat dan penanganan bencana masih dalam kerangka sistem kapitalisme, maka masyarakat akan terus merasakan dampak bencana baik materi maupun nonmateri.
Selain pengaruh perubahan cuaca yang sangat ekstrem pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya bencana alam. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan mitigasi, yaitu upaya untuk mengurangi risiko korban bencana alam. Hal ini penting untuk memberikan jaminan keselamatan bagi warga negara. Keamanan merupakan hak dasar rakyat dan negara wajib memenuhinya. Negara tidak boleh abai terhadap urusan ini.
Mewujudkan mitigasi bencana bukan semata soal dana sehingga ketika anggaran dinaikkan seolah masalah sudah selesai. Namun, ada hal yang mendasar, yaitu perspektif kepemimpinan (mafhum riayah) pada diri penguasa. Pemerintah harus memahami dirinya adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya, termasuk bertanggung jawab menjaga keselamatan rakyatnya.
Penguasa akan mempertanggungjawabkan tiap-tiap nyawa rakyat yang dipimpinnya. Oleh karenanya, sebuah bencana tidak boleh hanya dilihat dari sisi angka korban meninggal dan luka-luka. Namun, tiap orang yang menjadi korban tersebut akan menuntut riayah (pengurusan) penguasa pada hari akhir kelak.
Rasulullah bersabda,
“Ingatlah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya).
Sayangnya, perspektif riayah ini tidak ada di dalam sistem demokrasi kapitalisme. Penguasa membuat kebijakan bukan untuk kemaslahatan rakyat, tetapi dengan perhitungan untung rugi (materi). Sementara itu, rakyat harus mengalami keburukan demi keburukan karena kebijakan penguasa.
Penguasa hanya mementingkan kepentingan segelintir orang yaitu pemilik modal yang merusak hutan mengeruk sumber daya alam untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah, hal itu jelas akan mengakibatkan banyaknya bencana alam yang disebabkan rusaknya hutan dan pencemaran disekitarnya. Penguasa tidak peduli hingga mengabaikan dan tidak memenuhi hak rakyat yang dipimpinnya.
Islam menghormati nyawa manusia sehingga akan optimal dalam menjamin keselamatan rakyat dalam berbagai kondisi. Di dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab menyediakan sistem dan mitigasi penanggulangan bencana, negara wajib mewujudkannya karena penguasa akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia (di hadapan rakyat dan pengadilan) maupun akhirat.
Oleh karena itu, kita temukan bahwa sepanjang peradaban Islam mampu mewujudkan keamanan bagi rakyat.
Wallahu'alam bissawab
Seperti yang terjadi di Jawa Barat yang diterjang angin kencang dan banjir bandang pada Senin (25/12) kemarin. Imbas kejadian itu, 102 unit rumah rusak. Rinciannya, 14 rumah rusak berat, 2 rumah rusak sedang dan 62 rusak ringan.
Plt. Kepala Pusat Data, Informasi dan Komunikasi Kebencanaan BNPB, Abdul Muhari dalam keterangan mengatakan, sementara enam rumah mengalami rusak ringan akibat banjir bandang ini. Pusat Pengendali dan Operasi (Pusdalops) Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) menyebut rumah yang rusak akibat angin kencang ini rata-rata mengalami kerusakan di bagian atap. Tapi ada juga bangunan yang roboh hingga rata dengan tanah. Sementara itu, rumah rusak yang berada di bantaran sungai rata-rata rusak di bagian dinding belakang akibat banjir bandang.
Bukan hanya rumah yang rusak, bencana hidrometeorologi yang diawali dengan curah hujan tinggi ini juga mengakibatkan enam warga mengalami luka ringan. Warga tersebut terluka setelah tertimpa material bangunan. (CNN Indonesia (Selasa 26 Desember 2023)
Bencana seolah menjadi hal yang menghantui di fase peralihan musim, akibat perubahan cuaca yang sangat ekstrem. Namun, selain akibat pengaruh faktor alam, kerusakan alam semakin memperbesar dampak bencana yang ditimbulkan. Ditambah dengan mitigasi bencana yang sangat buruk. Selama pengaturan urusan rakyat dan penanganan bencana masih dalam kerangka sistem kapitalisme, maka masyarakat akan terus merasakan dampak bencana baik materi maupun nonmateri.
Selain pengaruh perubahan cuaca yang sangat ekstrem pemerintah merupakan pihak yang paling bertanggung jawab terhadap terjadinya bencana alam. Pemerintah bertanggung jawab untuk melakukan mitigasi, yaitu upaya untuk mengurangi risiko korban bencana alam. Hal ini penting untuk memberikan jaminan keselamatan bagi warga negara. Keamanan merupakan hak dasar rakyat dan negara wajib memenuhinya. Negara tidak boleh abai terhadap urusan ini.
Mewujudkan mitigasi bencana bukan semata soal dana sehingga ketika anggaran dinaikkan seolah masalah sudah selesai. Namun, ada hal yang mendasar, yaitu perspektif kepemimpinan (mafhum riayah) pada diri penguasa. Pemerintah harus memahami dirinya adalah pemimpin yang harus bertanggung jawab terhadap rakyatnya, termasuk bertanggung jawab menjaga keselamatan rakyatnya.
Penguasa akan mempertanggungjawabkan tiap-tiap nyawa rakyat yang dipimpinnya. Oleh karenanya, sebuah bencana tidak boleh hanya dilihat dari sisi angka korban meninggal dan luka-luka. Namun, tiap orang yang menjadi korban tersebut akan menuntut riayah (pengurusan) penguasa pada hari akhir kelak.
Rasulullah bersabda,
“Ingatlah setiap kalian adalah pemimpin, dan setiap kalian bertanggung jawab atas apa yang dipimpinnya, penguasa yang memimpin rakyat banyak dia akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya.” (HR Al-Bukhari, Muslim, dan lainnya).
Sayangnya, perspektif riayah ini tidak ada di dalam sistem demokrasi kapitalisme. Penguasa membuat kebijakan bukan untuk kemaslahatan rakyat, tetapi dengan perhitungan untung rugi (materi). Sementara itu, rakyat harus mengalami keburukan demi keburukan karena kebijakan penguasa.
Penguasa hanya mementingkan kepentingan segelintir orang yaitu pemilik modal yang merusak hutan mengeruk sumber daya alam untuk menghasilkan pundi-pundi rupiah, hal itu jelas akan mengakibatkan banyaknya bencana alam yang disebabkan rusaknya hutan dan pencemaran disekitarnya. Penguasa tidak peduli hingga mengabaikan dan tidak memenuhi hak rakyat yang dipimpinnya.
Islam menghormati nyawa manusia sehingga akan optimal dalam menjamin keselamatan rakyat dalam berbagai kondisi. Di dalam sistem Islam, negara bertanggung jawab menyediakan sistem dan mitigasi penanggulangan bencana, negara wajib mewujudkannya karena penguasa akan dimintai pertanggungjawaban baik di dunia (di hadapan rakyat dan pengadilan) maupun akhirat.
Oleh karena itu, kita temukan bahwa sepanjang peradaban Islam mampu mewujudkan keamanan bagi rakyat.
Wallahu'alam bissawab
Post a Comment